PERJUANGAN PENGEMBALIAN IRIAN BARAT MELALUI KONFRONTASI BERSENJATA

Perjuangan pengembalian Irian Barat melalui upaya diplomasi, baik melalui forum PBB maupun melalui perundingan langsung dengan Belanda, telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, upaya itu belum menampakkan hasilnya, bahkan Belanda berusaha membentuk Negara Papua. Sikap pemerintah Belanda tersebut merupakan pukulan langsung terhadap kedaulatan RI. Pemerintah Indonesia beranggapan sudah cukup sabar terhadap Belanda selama sebelas tahun dalam persoalan Irian. Pemerintah RI menganggap sudah tiba saatnya untuk menempuh cara drastis, yakni mengguankan kukatan militer.

Untuk melaksanakan tekad itu, pemerintah Indonesia mempersiapkan kukatan militer. Pemerintah Republik Indonesia segara melakukan pembelian senjata ke luar negeri, terutama ke Negara Uni Soviet karena bangsa Barat cenderung mendukung Belanda. Selain itu, diadakan kunjungan ke luar negeri yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan negara tersebut membantu Belanda atau tidak apabila terjadi perang. Negara-negara yang dikunjungi antara lain India, Muangthai, Pakistan, Filipina, Australia, Selandia Baru, Jerman, Prancis, dan Inggris. Ternyata, semua Negara yang dikunjungi menyatakan netral.

Menghadapi sikap Indonesia tersebut, Belanda melakukan protes kepada PBB. Kemudian Belanda mengirim bantuan militer dan perlengkapan perangnya ke Irian Barat, diantaranya kapal induk Karel Doorman. Untuk lebih meningkatkan perjuangan pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakya (Trikora) di Yogyakarta yang isinya sebagai berikut.

a.       Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda

b.      Kibarkan sang Merah Putih di seluruh Irian Barat

c.       Bersiap untuk mobilisasi umum

Selanjutnya, pemerintah Indonesia segera membentuk Provinsi Irian Barat yang baru dengan ibu kota di Koyabaru (Jayapura) dan putra Irian sebagai gubernurnya. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Brigadir Jendral Soeharto dengan markas besarnya di Makassar (Ujungpandang). Pada tanggal 13 Januari 1962, Brigadir Jendral Soeharto dilantik dan dinaikkan pangkatnya menjadi mayor jendral. Pada bulan yang sama, ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat sebagai berikut.

a.       Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat : Presiden / Panglima Tertinggi Soekarno

b.      Wakil Panglima Besar                                                                             : Jendral A. H. Nasution

c.       Kepala Staf                                                                                                                 : Mayor Jendral Ahmad Yani

Adapun susunan Komandi Mandala Pembebasan Irian Barat adalah sebagai berikut.

a.       Panglima Mandala                   : Mayor Jendral Soeharto

b.      Wakil Panglima I                       : Kolonel Laut Subono

c.       Wakil Panglima II                      : Kolonel Udara Leo Wattimena

d.      Kepala Staf Umum                  : Kolonel Achmad Tahir

Sementara itu, pada tanggal 15 Januari 1962 telah terjadi pertempuran di Laut Aru. Motor Torpedo Boat (MTB) ALRI melawan kapal prusak dan fregat (kapal perang) Belanda. Pertempuran tersebut tidak seimbang  dan menyebabkan gugurnya Komodor Yosafat Sudarso (Yos Sudarso), Deputi Kepala Staf Angkatan Laut RI dengan KRI Macan Tutul-nya.

Operasi pembebasan Irian Barat didasarkan atas Instruksi Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut.

a.       Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah provinsi Irian ke dalam kekuasaan Negara RI

b.      Mengembangkan situasi di wilayah Provinsi Irian

1)      Sesuai dengan taraf perjuangan di bidang diplomasi

2)      Mengupayakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau diduduki unsur-unsur kekuasaan pemerintah daerah RI

Panglima Komando Mandala yang telah ditunjuk oleh presiden menyusun rencana strategis dengan tahap-tahap sebagai berikut.

a.       Tahap infiltrasi (sampai akhir tahun 1952)

Dengan inflitasi memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang cukup ulet, sehingga tidak dapat dihancurkan secara bagian demi bagian oleh musuh

b.      Tahap eksploitasi (awal tahun 1963)

Mulai tahap eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting

c.       Tahap konsolidasi (awal tahun 1964)

Pada tahap konsodilasi ini, Komando Mandala berusaha medudukkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian. Akan tetapi, sampai pada triwulan ketiga tahun 1962, penyelesaian tugas tersebut harus dipercepat enam bulan dengan membatalkan tahap kedua karena pada tanggal 18 Agustus 1962, telah dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak oleh Presidenn / Panglima Besar Komando Tertingg Pembebasan Irian Barat.

Perintah presiden tersebut dikeluarkan setalah adanya persetujuan antara pemerintah RI dan Kerajaan Belanda mengenai masalah Irian di Markas Besar PBB, New York, yang ditandatangani [ada tangga; 15 Agustus 1962. Berhasilnya Tri Komando Rakyat itu berkat kerja sama antara cara militer dan diplomasi. Diplomasi tanpa dukungan kekuatan miloter akan sia-sia seperti yang telah dialami sebelum masa Trikora. Pihak Belanda bersedia menerima usul Bunker hanya setelah pasukan Indonesia berhasil melakukan infiltrasi dari laut dan udara dalam tahap pertama operasi.

Perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangai pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York itu mengandung isi pokok sebagai berikut.

a.       Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui Badan Pemerintah PBB yang disebut United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Penyerahan itu paling lambat tanggal 1 Mei 1963

b.      Indonesia berkewajiban mengadakan penentuan pendapat rakyat, (pepera), di Irian Barat sebelum akhir tahun 1963

Setelah ditandatanginya Persetujuan New York, sejak tanggal 18 Agustus 1962, diadakan gencaran senjata antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 1 Oktober 1962 Irian Barat diserahkan oleh Belanda kepada UNTEA. Pada awal tahun 1953, hubungan diplomatic Indonesia dan Belanda dipulihkan dan tepat pada tanggal 1 Mei 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Dengan penyerahan itu, selesailah tugas Komando Mandala dan pada hari itu juga secara resmi Komando Mandala dibubarkan oleh Presiden Soekarno.

Untuk memenuhi Persetujuan New York pada tanggal 16 Juli 1969, diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat. Hasilnya ternyata rakyat Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, wilayah NKRI seperti yang dimaksud oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah dapat diwujudkan.