PERJUANGAN MENGEMBALIKAN IRIAN BARAT MELALUI UPAYA DIPLOMASI

                Usaha membebaskan Irian Barat melalui uoaya diplomas telah dimulai sejak cabinet pertama pada masa demokrasi liberal tahun 1950. Upaya perjuangan ini secara terus-menerus telah dijadikan progam oleh setiap kabinet. Namun demikian, usaha itu selalu mengalami kegagalan akibat sikap Belanda yang keras kepala ingin tetap menguasai wilayah Irian Barat. Bahkan, pada bulan Agustus 1952, pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya secara sepihak memasukkan Irian Barat ke wilayah kerajaan Belanda. Pihak Indonesia membalas tindakan Belanda itu pada bulan April 1953 dengan menghapuskan misi militer Belanda.

                Usaha diplomasi secara bilateral antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat tidak berhasil sehingga perjuangan ditingkatkan ke forum internasional. Kabinet Ali Sastroamijoyo I membawakan masalah Irian Barat ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1954, masalah Irian Barat dibicarakan dalam Sidang Umum PBB. Pada tahun 1955 di dalam Konferensi Asia Afrika, masalah Irian Barat dimasukkan pula dalam agenda konferensi dan mendapat dukungan penuh dari negara-negara peserta. Sikap Belanda yang selalu mengulur waktu menyebabkan timbulnya keinginan dari pihak Indonesia untuk membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Rencana itu disahkan DPR hasil pemilu 1955 menjadi undang-undang pada tanggal 21 April 1956.

                Perjuangan membebaskan Irian Barat makin ditingkatkan lewat PBB. Namun, baik dalam persidangan tahun 1956 maupun tahun 1957, resolusi tentang masalah Irian Barat selalu ditolak oleh PBB. Pada tahun 1961, masalah Irian Barat kembali diperdebatkan di PBB. Oleh karena itu, Sekretaris Jendral PBB U Thant mendukung pendapat Ellsworth Bunker, salah seorang diploma Amerika Serikat, yang mengajukan usul perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Bunker mengusulkan pihak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu dua tahun. Indonesia menyetujui usul tersebut, tetapi meminta agar waktunya diperpendek. Sebaliknya, Belanda hanya mau melepaskan Irian Barat dengan membentuk Negara baru yang disebut Papua. Dengan demikian, perjuangan diplomasi di forum PBB dan perundingan bilateral dengan Belanda belum berhasil.